Cheat PB

Kantor Bank, Money Changer, dan Kantor Pos

Uraian	Alamat
BANK RAKYAT INDONESIA	Jl. Ahmad Yani No 4, Telp. (0355) 791691
BANK CENTRAL ASIA	Jl. Panglima Sudirman 27, Telp. (0355) 791346
BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	Jl. Dewi Sartika, Telp. (0355) 792746
BANK JATIM	Jl. Panglima Sudirman, Telp. (0355) 791675-791676
MONEY CHANGER (PENUKARAN UANG ASING)	Jl. Panglima Sudirman/Gedung NU, No. 26 Telp. (0355) 793013
POST OFFICE (KANTOR POS)	Jl. Sunan Kalijogo, Telp. (0355) 791663

Informasi Shopping Center

No.	Nama Shopping Center	Alamat
1.	ALGA PLAZA	Jl. Panglima Sudirman - Jl. Dewi Sartika, Telp. (0355) 791138
2.	KHARISMA AGUNG PLAZA	Jl. Panglima Sudirman 039, Telp. (0355) 796789
3.	CENTRAL PLAZA	Jl. Soekarno - Hatta 76D, Telp. (0355) 796789
4.	INDOMARET	Jl. Panglima Sudirman 21, Telp. (0355) 797095

Informasi Hotel dan Penginapan

No.	Nama dan Alamat	Jumlah Kamar	Fasilitas
1.	HOTEL PRIGI Pantai Prigi, Kec. Watulimo, Telp. (0355) 551180	26	AC, TV, Airphone, Ruang Tamu, Air Panas, Parkir, Meeting Hall, Restoran, dan Lapangan Tenis
2.	PONDOK PRIGI COTAGE Pantai Karanggongso, Telp. (0355) 551187	28	AC, Ruang Tamu, Air Panas, Parkir, Ruang Pertemuan, Restoran, Lapangan Tenis
3.	HOTEL LOGANO Pantai Karanggongso, Telp. (0355) 551272	10	Fan
4.	PENGINAPAN PURNAMA Ds. Wonocoyo, Kec. Panggul	10	Fan
5.	HOTEL HAYAM WURUK Jl. Soekarno-Hatta, No. 2, Telp. (0355) 792520	49	AC, TV, Airphone, Restoran, Air Panas, Ruang Pertemuan
6.	HOTEL WIDOWATI Jl. Soekarno-Hatta, Telp. (0355) 791109	36	AC, TV, Restoran
7.	HOTEL GOTONG ROYONG Jl. Dewi Sartika, Telp. (0355) 791645	26	AC, TV, Wartel
8.	HOTEL ABADI, Jl. RA Kartini, Telp. (0355) 791687	10	Fan

No	Penduduk	Banyaknya
1.	Jumlah Peduduk  - Laki-laki  - Perempuan	687,477 342,597 344,880
2.	Pertambahan Penduduk Terhadap Tahun Sebelumnya (Hasil Registrasi)	1,487
3.	Laju Pertumbuhan (Antar sensus) (%)  - 1971 s.d 1980  - 1980 s.d 1990  - 1990 s.d 2000	0.97 1.01 0.41
4.	Laju Pertumbuhan (Hasil Registrasi) Tahun 2006 – 2007 (%)	0.22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

No	Uraian	1971	1980	1990	2000
1.	Jumlah Peduduk  - Laki-laki  - Perempuan	512,425 256,332 265,093	564,525 277,468 287,057	624,051 308,750 315,301	649,883 323,480 326,403
2.	Sex Ratio	96,70	96,66	97,92	99,10
3.	Jumlah Rumah Tangga	106,413	120,814	148,520	176,052
4.	Rata-rata Anggota	4,9	4,7	4,2	3,7
5.	Kepadatan Penduduk / Km	433	468	518	539
6.	Laju Pertumbuhan	-	0,97	1,01	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, Hasil Sensus Penduduk

Penduduk Menurut Kelompok Umur Hasil Sensus Penduduk (2000)

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	26,524	25,529	52,053
5 – 9	28,394	26,649	55,043
10 – 14	29,855	27,975	57,830
15 – 19	33,281	29,627	62,908
20 - 24	23,615	24,231	47,846
25 – 29	25,414	27,261	52,675
30 – 34	26,006	27,596	53,602
35 – 39	25,970	26,563	52,533
40 – 44	23,025	22,927	45,952
45 - 49	19,616	18,880	38,496
50 – 54	15,003	15,387	30,390
55 – 59	13,097	13,377	26,474
60 – 64	11,517	13,524	25,041
65 – 69	8,620	10,337	18,957
70 – 74	6,909	7,929	14,838
75 +	6,634	8,611	15,245
Jumlah / Total	323,480	326,403	649,883

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

Jumlah Kelahiran dan Kematian yang tercatat (2003-2007)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
1. Kelahiran	6,276	5,401	2,307	5,462	2,146
2. Kematian	3,076	3,074	1,391	3,389	1,500

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

Keadaan Umum Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111^ο 24’ hingga 112^ο 11’ bujur timur dan 70^ο 63’ hingga 80^ο 34’ lintang selatan.
Luas wilayah : 1.261,40 Km²
Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan da 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karangan. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².

Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Berbatas dengan
1.	Utara	Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
2.	Timur	Kabupaten Tulungagung
3.	Selatan	Samudra Hindia
4.	Barat	Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Keadaan Geologi/Struktur Tanah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Jenis Tanah
1.	Utara	Andosol dan Latosol
2.	Timur	Mediteran, Grumosol dan Regosol
3.	Selatan	Alluvial
4.	Barat	Mediteran

Susunan Explorasi tanah terdiri dari lapisan lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 persen hingga 15 persen dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapiasan tanah ini kurang subur.

Iklim
Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Katulistiwa, maka seperti Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan
Iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus.

Keadaan Cuaca dan Curah Hujan
Data cuaca dan curah hujan menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau setiap tahunnya.

Daratan dan Kecamatan
Dilihat dari susunan explorasi tanah di atas, kelihatannya akan sulit untuk mengembangkan daerah ini menjadi daerah produsen pertanian tanaman pangan. Pada
tahun 2008 pengusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,57 persen dari luas daerah. Dari apa yang telah diuraikan diatas mungkin akan lebih menguntungkan bila pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha-usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, dll), tanaman keras dan hortikultura (durian, mangga, dll). Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah Hutan Negara yaitu 48,31 persen dari wilayah Kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis. Selain itu terdapat hutan rakyat dengan
luas 16.607,5 Ha. dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dll, dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.

Gunung dan Sungai
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif, yang ada hanya gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung bahan tambang, misalnya marmer, mangan, kaolin, dan lainlain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 mata air yang tersebar di masing-masing
kecamatan dan sebagian besar sudah dimanfaatkan.

Menurut bukti administrasi yang ada di Bagian Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, nama-nama Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Trenggalek adalah :
a)    Jaman Trenggalek Awal 
1)    Sumotruno (menjabat tahun 1793 – akhir jabatan tidak diketahui)
2)    Djojonagoro (tahun menjabat tidak diketahui)
3)    Mangoen Dirono (tahun menjabat tidak diketahui)
4)    Mangoen Negoro I (menjabat tahun 1830 – akhir jabatan tidak diketahui)
5)    Mangoen Negoro II (tahun awal jabatan tidak diketahui - 1842)
6)    Arjokusumo Adinoto (menjabat tahun 1842 - 1843)
7)    Puspo Nagoro (menjabat tahun 1843 - 1845)
8)    Sumodiningrat (menjabat tahun 1845 - 1850)
9)    Mangoen Diredjo (menjabat tahun 1850 - 1894)
10)  Widjojo Koesoemo (menjabat tahun 1894 - 1905)
11)  Poerba Nagoro (menjabat tahun 1906 - 1932)

b)   Jaman Trenggalek Manunggal 
Dengan manunggalnya kembali wilayah Pembantu Bupati di Panggul dengan wilayah Pembantu Bupati di Trenggalek, Karangan dan Kampak, maka pada jaman itu Trenggalek merupakan daerah Administrasi dalam arti mempunyai wilayah kekuasaan sendiri dan tidak bergabung dengan daerah Kabupaten lainnya. Adapun Bupati yang pernah menjabat pada masa itu hingga sekarang adalah:

1)    Noto Soegito (menjabat tahun 1950)
2)    R. Latif (menjabat tahun 1950)
3)    Muprapto (menjabat tahun 1950 - 1958)
4)    Abdul Karim Dipo Sastro (menjabat tahun 1958 - 1960)
5)    Soetomo Boedi K. (menjabat tahun 1965)
6)    Hardjito (menjabat tahun 1965 - 1967)
7)    Muladi (menjabat tahun 1967 - 1968)
8)    Sotran (menjabat tahun 1968 - 1974)
9)    Much. Poernanto (menjabat tahun 1974 - 1975)
10)  Soedarso (menjabat tahun 1975 - 1985)
11)  Haroen Al Rasyid (menjabat tahun 1985 - 1990)
12)  Drs. H. Slamet (menjabat tahun 1990 - 1995)
13)  Drs. H. Ernomo (menjabat tahun 1995 - 2000)
14)  Ir. Mulyadi WR (menjabat tahun 2000 - 2005)
15)  Soeharto (menjabat tahun 2005 - ……..)

1. Pelayanan Prima adalah segala hal, cara atau hasil pekerjaan melayani yang terbaik bagi pelanggannya;
2. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mandiri adalah suatu kondisi yg dinamis yg memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh stakeholders pemberdayaan masyarakat. 
4. Maju artinya telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi;
5. Sejahtera artinya tidak kurang sesuatu apapun;
6. Iman dan Taqwa artinya percaya dan yakin kepada Allah  dan melaksanakan segala perintahnya dan menjahui segala larangannya.

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, produktif dan efisien yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat  yang aman dan damai.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan, kawasan Trenggalek telah dihuni selama ribuan tahun, sejak jaman pra-sejarah, dibuktikan dengan ditemukannya artifak jaman batu besar seperti : Menhir, Mortar, Batu Saji, Batu Dakon, Palinggih Batu, Lumpang Batu dan lain-lain yang tersebar di daerah-daerah yang terpisah.
 Berdasar data tersebut diketahui jejak nenek moyang yang tersebar dari Pacitan menuju ke Wajak Tulungagung dengan jalur-jalur sebagai berikut :
a)    Dari Pacitan menuju Wajak melalui Panggul, Dongko, Pule, Karangan dan menyusuri sungai Ngasinan menuju Wajak Tulungagung;
b)    Dari Pacitan menuju Wajak melalui Ngerdani, Kampak, Gandusari dan menuju Wajak Tulungagung;
c)    Dari Pacitan menuju Wajak dengan menyusuri Pantai Selatan Panggul, Munjungan, Prigi, dan akhirnya menuju ke Wajak Tulungagung.

Menurut HR VAN KEERKEREN, Homo Wajakensis (manusia purba wajak) mencari-jejak-manusia-wajak.html hidup pada masa plestosinatas, sedangkan peninggalan-peninggalan manusia purba Pacitan berkisar antara 8.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Sehingga, disimpulkan bahwa pada jaman itulah Kabupaten Trenggalek dihuni oleh manusia.
Walaupun banyak ditemukan peninggalan manusia purba, untuk menentukan kapan Kabupaten Trenggalek terbentuk belum cukup kuat karena artifak-artifak tersebut tidak ditemukan tulisan. Baru setelah ditemukannya prasasti Kamsyaka atau tahun 929 Masehi, dapat diketahui bahwa Trenggalek pada masa itu sudah memiliki daerah-daerah yang mendapat hak otonomi / swatantra, diantaranya Perdikan Kampak berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan yang pada waktu itu wilayahnya meliputi Panggul, Munjungan dan Prigi. Disamping itu, disinggung pula daerah Dawuhan dimana saat ini daerah Dawuhan tersebut juga termasuk wilayah Kabupaten Trenggalek. Pada jaman itu tulisan juga sudah mulai dikenal.
Setelah ditemukannya Prasasti Kamulan yang dibuat oleh Raja Sri Sarweswara Triwikramataranindita Srengga Lancana Dikwijayatunggadewa atau lebih dikenal dengan sebutan Kertajaya (Raja Kediri) yang juga bertuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya, maka Panitia Penggali Sejarah menyimpulkan bahwa hari, tanggal, bulan, dan tahun pada prasasti tersebut adalah Hari Jadi Kabupaten Trenggalek.

Sejarah Singkat Pemerintahan :
Seperti halnya daerah-daerah lain, di jaman itu Kabupaten Trenggalek juga pernah mengalami perubahan wilayah kerja. Beberapa catatan tentang perubahan tersebut adalah sebagai berikut :
a)    Dengan adanya Perjanjian Gianti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Trenggalek seperti didalam bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul dan Munjungan, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Sedangkan Panggul dan Munjungan masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.
b)    Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa (Periode Raffles 1812-1816) Pacitan (termasuk didalamnya Panggul dan Munjungan) berada di bawah kekuasaan Inggris dan pada tahun 1916 dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan oleh Inggris kepada Belanda termasuk juga Panggul dan Munjungan.
c)    Pada tahun 1830 setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah Kabupaten Trenggalek, tidak termasuk Panggul dan Munjungan, yang semula berada dalam wilayah kekuasaan Bupati ponorogo dan Kasunanan Surakarta masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan, pada jaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten versi Pemerintah Hindia Belanda sampai disaat dihapuskannya pada tahun 1923.
Alasan atau pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti tidak dapat diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda.
Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja Pembantu Bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan selebihnya wilayah Pembantu Bupati Trenggalek, Karangan dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung sampai dengan pertengahan tahun 1950.
d)    Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Trenggalek menemukan bentuknya kembali sebagai suatu daerah Kabupaten di dalam Tata Administrasi Pemerintah Republik Indonesia. Saat yang bersejarah itu tepatnya jatuh pada seorang Pimpinan Pemerintahan (acting Bupati) dan seterusnya berlangsung hingga sekarang. Seorang Bupati pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal sangat berwibawa dan arif bijaksana adalah MANGOEN NEGORO II yang terkenal dengan sebutan KANJENG JIMAT yang makamnya terletak di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan. Dan untuk menghormati Beliau nama KANJENG JIMAT diabadikan sebagai salah satu jalan di Kabupaten Trenggalek.

TRENGGALEK--MI: Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, rencananya akan melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Trenggalek maksimal hingga awal Januari 2010.

"Akhir bulan ini rumusan mekanisme penjaringan masih akan kami bahas dulu dengan Tim 9," kata Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek Titis Handoyo, Sabtu (12/12).

Rapat internal Partai Demokrat membahas persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Trenggalek sejauh ini memang belum pernah dilakukan.

Titis beralasan, selain menunggu tahapan pelaksanaan pilkada yang masih sebulan lagi (sekitar Januari 2009), rapat internal bersama Tim Sembilan harus menunggu kedatangan Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Lamudji yang masih perjalanan pulang dari Tanah Suci, Mekkah.

Meski terkesan mepet dengan jadwal pilkada, Titis memastikan hal itu tidak akan menjadi masalah. Sebab, proses penjaringan nama calon atau pasangan calon dari Partai Demokrat rencananya tidak akan dilakukan dalam tempo lama.

"Paling lama seminggu. Hasilnya bagaimana nanti akan kami sampaikan ke pengurus pusat," kata salah satu anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Bobot.

Siapa yang akhirnya menjadi calon yang akan diajukan dalam Pilkada 2010, Bobot mengatakan semua kewenangan itu ada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat.

DPC Partai Demokrat melalui Tim 9 dalam konteks Pilkada Trenggalek 2010 hanya sebatas melakukan proses penjaringan, memberi rekomendasi calon yang memenuhi kriteria serta memiliki popularitas baik di masyarakat Trenggalek.

"Siapapun yang mendapat rekomendasi dari pusat, itu yang akan kami dukung," kata Bobot.

Lalu siapa saja nama-nama kandidat yang selama ini telah melakukan pendekatan atau komunikasi politik dengan partai pemenang Pemilu 2009 ini? Baik Titis maupun Bobot enggan menyebutnya secara spesifik.

Kedua pengurus partai berlambang segitiga berlian ini hanya mengisyarakatkan bahwa ada salah satu kandidat yang selama ini santer dibicarakan masyarakat, yakni mantan Bupati Trenggalek periode 1999-2004, Moelyadi.

Selain itu, masih ada beberapa nama lagi yang telah melakukan penjajagan politik. Namun apakah nama-nama yang telah masuk bursa calon itu yang akan diusung Partai Demokrat, Bobot mengatakan kemungkinannya masih 50 persen.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, pada Rabu 9 Desember 2009 bertempat di Dilem Wilis Kecamatan Bendungan, diselenggarakan penyerahan bantuan P4DT. Bantuan kepada kelompok ternak ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Trenggalek H. KRA. Soeharto Hadiningrat.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan usaha pertanian dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Trenggalek merupakan salah satu dari Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai desa tertinggal. Pada tahun 2007 angka kemiskinan Trenggalek berjumlah 73.009 KK, dan saat ini berkurang menjadi 54.406 KK atau turun 21,37%. Data ini menggambarkan keberhasilan Pemkab Trenggalek dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
Terkait dengan program pembangunan pertanian, pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten telah menetapkan pengembangan kawasan agropolitan. Di Kabupaten Trenggalek kawasan ini berlokasi di Kecamatan Bendungan dan Watulimo , serta Kecamatan Pule sebagai pendukungnya. Untuk Kecamatan Bendungan selain pengembangan holtikultura juga dikembangkan ternak sapi perah. Pada saat ini populasi sapi perah sebanyaj 5.997 ekor, dengan produksi susu segar rata-rata 20.000 liter perhari. Produksi ini menghasilkan perputaran uang senilai 64 juta perhari.
Dalam sambutannya Bupati berharap agar kelompok masyarakat penerima bantuan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. “Bagi kelompok masyarakat yang saat ini belum menerima bantuan, kami mohon untuk bersabar, karena pemkab akan terus berusaha untuk mencarikan program dari berbagai sumber anggaran” tutup beliau.
Kegiatan yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun H. KRA. Soeharto ini diakhiri dengan peninjauan ke kandang sapi perah yang baru saja selesai dibangun.

Kegiatan diakhiri dengan survey kawasan pesisir pantai Cengkrong sampai pantai Damas dengan mengendarai perahu motor.

Untuk mengurangi masalah pencemaran serta untuk meningkatkan kapasitas dan skala usaha pengolahan khususnya pemindangan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek membangun Sentra Pengolahan Hasil Perikanan di Bengkorok, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Martani Husaeni, Selasa 1 Desember 2009. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Ir. Siswanto, SH. M.Si, melaporkan bahwa pembangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (SPHP) di Bengkorok, dikerjakan secara bertahap mulai tahun 2003 hingga pada tahun 2009 tersebut memiliki fasilitas 19 bangsal pemindangan, serta sarana sanitasi dan higienis berupa high pressure water cleaner sebanyak 12 unit. Bupati Trenggalek, H. KRA Soeharto Hadiningrat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pindang mendominasi produk olahan yang ada di Prigi. Sayangnya, usaha tersebut kebanyakan berada di kawasan permukiman, sehingga mengakibatkan pencemaran air sungai dan sumur-sumur penduduk. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan membangun sentra pengolahan hasil perikanan, lanjut Bupati. Pada akhir sambutannya, Bupati Trenggalek, H. KRA. Soeharto Hadiningrat mengajak kepada para pemindang untuk bersyukur karena Prigi terpilih sebagai lokasi percontohan nasional untuk pembangunan bangsal pemindangan yang memenuhi standar sanitasi dan higiene. Dirjen P2HP DKP, Dr. Martani Husaeni, dalam sambutannya mengingatkan para pemindang untuk bekerja secara higienis dan tetep mengutamakan kualitas produksi pindangnya. Selain itu, Dirjen P2HP juga berjanji akan berkoordinasi dengan Departemen lain terkait, sehingga Prigi tidak hanya menjadi sentra pemindangan, namun juga menjadi sentra hasil perikanan lain, seperti sentra penangkapan tuna. Dengan koordinasi tersebut diharapkan proses produksi maupun proses pemasaran hasil perikanan dari Prigi berjalan dengan optimal.

TRENGGALEK - Kursi ca­lon wakil bupati (Cawabup) ter­nya­ta menjadi daya tarik be­be­ra­pa politisi Trenggalek. Bah­kan, kabar di masyarakat saat ini ada lima nama politisi yang masuk da­lam bursa Cawabup. Ke lima na­ma Cawabup itu, Agus Cah­yo­no (PKS), Kholiq (PKB), Su­ko­no (Golkar), Miklasiati (Gol­kar) dan Lamudji (Demokrat).
Kendati demikian, kelima po­li­ti­si tersebut belum berani ber­ge­rak secara terbuka. Mereka ma­­sih menunggu dan melihat per­kembangan situasi politik di Treng­galek. Seperti di­ung­kap­kan Sukono. Menurut wakil rak­yat yang duduk di ketua komisi I ini, tidak membantah jika di­ri­nya senter disebut-sebut ca­wa­bup. “Banyak masyarakat yang bi­lang itu, tapi saya tidak GR du­lu,” ungkapnya kemarin.
Saat ini, dirinya belum berpikir un­tuk menjadi Cawabup, namun ji­ka Partai Golkar memang meng­hen­daki dirinya maju se­ba­gai Cawabup, mantan wakil ke­tua DPRD ini tidak akan me­no­lak. “Sebagai kader yang baik, ten­tu siap ditempatkan di mana sa­ja,” kata pria berkacamata ini.
Ketika ditanya apakah saat ini su­dah mulai melakukan lobi-lobi atau mencari dukungan? Sukono me­nyatakan, sampai sekarang lang­kah tersebut belum di­la­ku­kan. “Saya belum melakukan itu, ji­ka belum ada keputusan dari par­tai,” jelasnya.
Kabar masyarakat yang me­ma­suk­kan dua nama politisi golkar un­tuk duduk di kursi Cawabup cu­kup beralasan. Sebab, partai ber­gambar pohon beringin ini ti­dak bisa memberangkatkan ca­bup-cawabup sendiri, tapi harus ber­koalisi. Dan tidak menutup ke­­mungkinan, ketika koalisi Gol­­kar bakal minta jatah kursi ca­­wa­bup.
Hal senada juga diungkapkan Mi­klasiati. Wakil ketua DPRD Treng­galek asal Golkar ini belum meng­ambil langkah terkait de­ngan dimasukkan namanya di bur­sa cawabup. “Saya akan lihat si­tu­asi dulu, dan menunggu in­struk­si partai, apalagi saat ini par­tai sedang mempersiapkan Mus­da, jadi kemungkinan keputusan se­telah Musda nanti,” jelasnya.
Sementara itu Agus Cahyono merasa wajar jika dirinya masuk bursa cawabup. Menurut mantan wakil rakyat periode 2004-2009 ini, dirinya bisa masuk bursa Cawabup itu berawal dari polling yang dilakukan internal PKS. Selain itu, saat pileg kemarin, dirinya sebagai caleg provinsi yang mendapatkan suara sekitar 10 ribu. “Mungkin hal ini lah yang mendorong masyarakat ingin memasukkan saya, karena jika melihat perolehan suara pada pileg kemarin, saya dan PKS mempunyai modal untuk itu,” ujarnya.
Tapi Agus menyatakan, sampai saat ini dirinya belum bergerak, karena menunggu instruksi dari PKS. Jika memang nanti PKS melakukan koalisi, tidak menutup kemungkinan posisi tawarnya adalah wakil bupati. “Tapi itu semua melihat perkembangan situasi politik,” katanya.
Hampir senada diungkapkan Ketua DPC PKB Kholig. Menurut wakil ketua DPRD Trenggalek ini, sampai sekarang dirinya masih menunggu keputusan partai dan saat ini partai belum bergerak. “Kalau memang partai mendukung saya tentu saya berangkat, tapi kalau tidak saya juga tidak mungkin berangkat,” ujarnya. Sementara itu Lamudji belum bisa dikonfirmasi karena wakil rakyat ini masih beribadah haji.
Menurut Andik Lukman Sahri, coordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sangat wajar jika saat ini masyarakat memasukkan lima politisi tersebut ke bursa Cawabup. Karena, akan sangat ideal apabila nanti bupati 2010-2015 merupakan pasangan birokrasi dan politisi. Dengan begitu, hubungan antara eksekutif dan legislative tidak akan ada persoalan. “Bupati bisa mengatur birokrasi, sedangkan wabupnya bisa pendekatan dengan legislative, dan nama-nama tersebut mempunyai basis massa yang cukup kuat,” ujarnya
TRENGGALEK - Kursi ca­lon wakil bupati (Cawabup) ter­nya­ta menjadi daya tarik be­be­ra­pa politisi Trenggalek. Bah­kan, kabar di masyarakat saat ini ada lima nama politisi yang masuk da­lam bursa Cawabup. Ke lima na­ma Cawabup itu, Agus Cah­yo­no (PKS), Kholiq (PKB), Su­ko­no (Golkar), Miklasiati (Gol­kar) dan Lamudji (Demokrat).
Kendati demikian, kelima po­li­ti­si tersebut belum berani ber­ge­rak secara terbuka. Mereka ma­­sih menunggu dan melihat per­kembangan situasi politik di Treng­galek. Seperti di­ung­kap­kan Sukono. Menurut wakil rak­yat yang duduk di ketua komisi I ini, tidak membantah jika di­ri­nya senter disebut-sebut ca­wa­bup. “Banyak masyarakat yang bi­lang itu, tapi saya tidak GR du­lu,” ungkapnya kemarin.
Saat ini, dirinya belum berpikir un­tuk menjadi Cawabup, namun ji­ka Partai Golkar memang meng­hen­daki dirinya maju se­ba­gai Cawabup, mantan wakil ke­tua DPRD ini tidak akan me­no­lak. “Sebagai kader yang baik, ten­tu siap ditempatkan di mana sa­ja,” kata pria berkacamata ini.
Ketika ditanya apakah saat ini su­dah mulai melakukan lobi-lobi atau mencari dukungan? Sukono me­nyatakan, sampai sekarang lang­kah tersebut belum di­la­ku­kan. “Saya belum melakukan itu, ji­ka belum ada keputusan dari par­tai,” jelasnya.
Kabar masyarakat yang me­ma­suk­kan dua nama politisi golkar un­tuk duduk di kursi Cawabup cu­kup beralasan. Sebab, partai ber­gambar pohon beringin ini ti­dak bisa memberangkatkan ca­bup-cawabup sendiri, tapi harus ber­koalisi. Dan tidak menutup ke­­mungkinan, ketika koalisi Gol­­kar bakal minta jatah kursi ca­­wa­bup.
Hal senada juga diungkapkan Mi­klasiati. Wakil ketua DPRD Treng­galek asal Golkar ini belum meng­ambil langkah terkait de­ngan dimasukkan namanya di bur­sa cawabup. “Saya akan lihat si­tu­asi dulu, dan menunggu in­struk­si partai, apalagi saat ini par­tai sedang mempersiapkan Mus­da, jadi kemungkinan keputusan se­telah Musda nanti,” jelasnya.
Sementara itu Agus Cahyono merasa wajar jika dirinya masuk bursa cawabup. Menurut mantan wakil rakyat periode 2004-2009 ini, dirinya bisa masuk bursa Cawabup itu berawal dari polling yang dilakukan internal PKS. Selain itu, saat pileg kemarin, dirinya sebagai caleg provinsi yang mendapatkan suara sekitar 10 ribu. “Mungkin hal ini lah yang mendorong masyarakat ingin memasukkan saya, karena jika melihat perolehan suara pada pileg kemarin, saya dan PKS mempunyai modal untuk itu,” ujarnya.
Tapi Agus menyatakan, sampai saat ini dirinya belum bergerak, karena menunggu instruksi dari PKS. Jika memang nanti PKS melakukan koalisi, tidak menutup kemungkinan posisi tawarnya adalah wakil bupati. “Tapi itu semua melihat perkembangan situasi politik,” katanya.
Hampir senada diungkapkan Ketua DPC PKB Kholig. Menurut wakil ketua DPRD Trenggalek ini, sampai sekarang dirinya masih menunggu keputusan partai dan saat ini partai belum bergerak. “Kalau memang partai mendukung saya tentu saya berangkat, tapi kalau tidak saya juga tidak mungkin berangkat,” ujarnya. Sementara itu Lamudji belum bisa dikonfirmasi karena wakil rakyat ini masih beribadah haji.
Menurut Andik Lukman Sahri, coordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sangat wajar jika saat ini masyarakat memasukkan lima politisi tersebut ke bursa Cawabup. Karena, akan sangat ideal apabila nanti bupati 2010-2015 merupakan pasangan birokrasi dan politisi. Dengan begitu, hubungan antara eksekutif dan legislative tidak akan ada persoalan. “Bupati bisa mengatur birokrasi, sedangkan wabupnya bisa pendekatan dengan legislative, dan nama-nama tersebut mempunyai basis massa yang cukup kuat,” ujarnya

Trenggalek merupakan salah satu daerah termiskin di Jawatimur, namun demikian sejauh ini trenggalek masih bersih dari korupsi. dibandingkan dengan daerah lain, seperti Ponorogo, Pacitan, dan Tulungagung, Trenggalek tidak jauh berbeda. letak geografisnya yang dikelilingi gunung, dan sebagian wilayahnya merupakan pegunungan dan dataran tinggi.
Tulungagung, Ponorogo, Pacitan beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat dibidang pembangunan, sementara Trenggalek tidak terlalu banyak berubah.
melihat kenyataan ini, saya sangat merasa ragu kalau Trenggalek Bersih dari korupsi. karena saya yakin bahwa kemampuan Intelektual orang-orang Trenggalek tidak kalah dari daerah- daerah lain.
Kapan KPK main ke Trenggalek??

Sejak tanggal 21 Oktober 1999, bangsa Indonesia kembali menapaki sejarah baru, di bawah kepemimpinan duet baru, yaitu Presiden Abdurahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Duet yang dihasilkan dengan semangat kompromi ini kemudian mengumumkan kabinet pemerintahan yang juga disusun lebih dengan keinginan untuk mewadahi semua kekuatan politik, ketimbang pertimbangan profesional, pada tanggal 27 Oktober 1999.


Semangat kompromi dan akomodatif yang melatarbelakangi kedua peristiwa penting ini mencerminkan upaya mengatasi persoalan besar yang kini menghadang bangsa Indonesia, yaitu krisis kepercayaan masyarakat, baik terhadap lembaga-lembaga pemerintah, badan-badan swasta bahkan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada saat ini. Pemimpin-pemimpin formal, bahkan pemimpin informal, seperti tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, tidak lagi mampu mengendalikan gejolak masyarakat.

Akibatnya, gejala anarkisme muncul di hampir semua daerah, serta hampir di semua sektor kehidupan, termasuk kelompok menengah atas, yang selama ini relatif imun terhadap gejolak sosial. Merebaknya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam skala yang begitu besar mencerminkan kegamangan masyarakat dalam mensikapi perubahan nilai serta perkembangan yang terjadi silih berganti dengan cepat.

Presiden Abdurahman Wahid sejauh ini menempuh cara memberdayakan masyarakat (society empowerment) untuk mengatasi krisis kepercayaan ini. Sejak awal kepemimpinannya, serta di berbagai kesempatan, Presiden selalu meminta masyarakat untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi sosialnya, dan juga memecahkan persoalan-persoalannya sendiri. Secara radikal Gus Dur selalu mengupayakan campur tangan pemerintah seminimal mungkin, guna memberikan kesempatan pada potensi masyarakat untuk berkembang. Ini antara lain termasuk membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, yang sayangnya tidak dilakukan dengan pengelolaan yang baik.

Namun demikian, bukan berarti lalu pemerintah bisa berpangku tangan. Setelah selama 32 tahun menjadi alat politik penguasa serta menjadi sarang yang subur bagi korupsi, kolusi dan nepotisme, birokrasi pemerintahan perlu dibenahi besar-besaran, agar bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Ini penting agar birokrasi kembali dapat berperan secara efektif sebagai pelayan masyarakat.

Kebutuhan ini semakin besar, mengingat persoalan defisit anggaran yang makin mencemaskan, sehingga dibutuhkan efisiensi dalam birokrasi pemerintahan, baik untuk meminimalkan red-tape bureaucracy yang selama ini menjadi sumber ekonomi biaya tinggi, maupun untuk menekan pengeluaran pemerintah bagi pembiayaan birokrasi. Belakangan bahkan muncul keyakinan bahwa salah kelola dalam birokrasi pemerintahan ini turut berperan besar dalam menyebabkan krisis keuangan.

Meningkatnya perdagangan jasa juga mendorong semakin kuatnya kebutuhan terhadap birokrasi yang baik, karena sektor ini lebih peka terhadap perubahan pada komponen biaya perizinan.

Pada gilirannya, birokrasi yang efisien dan efektif akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional, yang dengan perkembangan teknologi elektronik, semakin lama semakin tidak mengenal batas (borderless), dan berorientasi pada tingkat pengembalian keuntungan yang paling optimal.

Inilah yang menjadi fokus dari studi Good Governance. Secara teoritis, sistem pengelolaan yang baik akan mempengaruhi kinerja negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya, dan dengan demikian mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial secara umum.
* Pemerintah menciptakan kondisi-kondisi agar pasar berfungsi, perusahaan-perusahaan swasta bisa bekerja, memperkuat masyarakat madani serta menyejahterakan masyarakat maupun orang per orang.
* Mutu pengelolaan diyakini penting untuk menjamin mutu kehidupan warga negara.
* Pengelolaan yang baik juga penting sebagai penentu dari kesinambungan dan kekuatan demokrasi.

Aspek-aspek Good Governance
Pelaksanaan good governance tergantung pada kemampuan untuk menggunakan kekuasan dan mengambil keputusan sepanjang waktu, dalam spektrum ekonomi, sosial, lingkungan dan sektor-sektor lainnya. Ini juga terkait dengan kemampuan pemerintahan untuk mengetahui, menengahi, mengalokasikan sumber daya, menerapkan serta memelihara hubungan-hubungan yang penting.

Meski terdapat banyak rumusan tentang good governance, secara umum ada konsensus tentang faktor-faktor kuncinya:

Kemampuan Teknis dan Manajerial
Kemampuan teknis dan manajerial para pegawai negeri sipil merupakan faktor yang jelas harus dimiliki dalam good governance. Pada saat ini, kedua kemampuan ini tidak terlalu menjadi hambatan lagi, sebagaimana di masa lalu, karena membaiknya tingkat pendidikan, tapi perubahan yang cepat membutuhkan pengembangan keterampilan yang terus menerus.

Kapasitas Organisasi
Good governance harus dibangun berdasarkan kualitas organisasi, sehingga pengembangannya dilakukan berdasarkan pada hal ini, bukan hanya pada kemauan politik, maupun kemauan pribadi seorang pemimpin yang kuat serta kekuasaan negara, yang tidak akan bertahan lama dalam jangka panjang.

Memiliki jajaran staf yang terampil tidak cukup jika organisasi pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan keterampilan ini dengan sebaik-baiknya. Kemampuan organisasi-organisasi pemerintahan merupakan faktor kunci yang untuk menyiapkan layanan-layanan jasa bagi kepentingan usaha maupun masyarakat, dan untuk menyiapkan kondisi bagi kemajuan ekonomi serta kohesi sosial.

Struktur organisasi dan sistem manajemen pemerintahan telah mengalami perubahan di banyak negara anggota OECD. Masalah yang sering ditemuia adalah sentralisasi yang berlebihan, ketidakluwesan, serta kurang efisien. Ini dipecahkan terutama dengan menyediakan manajer serta staf yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam hal-hal operasional, dan sebaliknya, memikul beban tanggungjawab yang lebih besar. Di negara-negara lain, masalahnya muncul akibat kurangnya peraturan serta rendahnya disiplin administrasi, yang seringkali berkaitan dengan korupsi. Dalam situasi seperti ini, masalah diatasi dengan memusatkan pemecahannya pada memperkuat sistem dasar pemerintahan, termasuk meningkatkan birokratisasi pada tahap tertentu.

Kepastian Hukum
Aturan hukum mengacu pada proses kelembagaan untuk menyusun, menafsirkan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan lainnya. Ini berarti keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum dan perusahaan-perusahaan swasta serta masyarakat dilindungi dari kesewenang-wenangan.

Kepastian hukum memerlukan pemerintahan yang bebas dari insentif-insentif yang distortif, melalui korupsi, kolusi, nepotisme atau terjebak dalam kepentingan sempit kelompok kepentingan tertentu; menjamin hak-hak kepemilikan dan pribadi; serta mencapai stabilitas sosial dalam tahap tertentu. Ini akan memberi kepastian hukum yang penting bagi perusahaan dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang baik.

Kepastian hukum tidak berarti semakin banyak aturan semakin baik. Rincian aturan yang berlebihan dapat mengarah pada kekakuan dan mengundang resiko untuk memilih-milih penerapan aturan tertentu. Penafsiran dan penerapan aturan bagi masyarakat memerlukan keluwesan sehingga ada alternatif-alternatif dalam derajat tertentu. Keluwesan ini dapat diimbangi dengan aturan prosedur administrasi, dan peninjauan keputusan oleh pihak-pihak luar seperti mekanisme banding, peninjauan keputusan pengadilan (judicial review) serta ombudsmen.

Kepastian hukum memerlukan stabilitas politik. Pemerintahan harus mampu membuat komitmen-komitmen yang bisa dipercaya, dan meyakinkan sektor swasta bahwa keputusan-keputusan yang diambil pada akhirnya tidak akan dicabut akibat ketidakpastian politik. Meski hal ini tidak secara khusus terkait dengan sistem politik tertentu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang demokrasi meningkatkan stabilitas dengan memberikan pada masyarakat suara untuk mengekspresikan pilihan-pilihan mereka melalui persaingan yang terbuka.

Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan ---yaitu mencerminkan nilai-nilai demokratik--- serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Para politisi serta pegawai negeri sipil memiliki kekuasaan yang besar melalui hukum dan aturan yang mereka terapkan, sumber daya yang mereka kendalikan serta organisasi yang mereka kelola. Pertanggungjawaban adalah kunci untuk menjami bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik. Pertanggungjawaban memerlukan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab pada siapa, untuk apa dan bahwa pegawai negeri sipil, organisasi serta para politisi harus mempertanggungjawabkan keputusan serta kerja mereka.

Pertanggungjawaban dapat diperkuat melalui persyaratan pelaporan formal, dan pengawasan eksternal, seperti lembaga audit yang mandiri, ombudsmen dll. Pertanggungjawaban demokratis, sebagaimana yang dicerminkan oleh pertanggungjawaban para menteri pada parlemen, serta parlemen pada rakyat, dapat dipandang sebagai tujuan demokrasi, namun juga dapat memperkuat mekanisme pertanggungjawaban secara umum. Banyak negara OECD yang memperkuat mekanisme pertanggungjawabannya melalui fokus yang lebih besar pada pertanggungjawaban kinerja, ketimbang membatasi pertanggungjawabab pada aturan-aturan hukum yang ada pada keputusan yang diambil.

Transparansi dan Sistem Informasi yang Terbuka
Keterbukaan merupakan aspek yang penting dalam good governance, dan pengambilan keputusan yang transparan penting bagi sektor swasta untuk membuat keputusan serta investasi yang baik. Pertanggungjawaban dan aturan hukum memerlukan keterbukaan dan informasi yang baik sehingga jenjang administrasi yang lebih tinggi, pengawas eksternal serta masyarakat umum dapat melakukan verifikasi terjadap kinerja administrasi pemerintahan dan kesesuaiannya terhadap hukum.

Pemerintah memiliki akses terhadap banyak informasi penting. Penyebaran informasi melalui transparansi dan sistem informasi yang terbuka dapat menyediakan informasi-informasi rinci yang dibutuhkan perusahaan dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang baik. Pasar modal, misalnya, tergantung pada keterbukaan informasi.

Partisipasi
Partisipasi dapat mencakup pertemuan-pertemuan konsultasi dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan serta proses-proses demokratik. Partisipasi memberikan pada pemerintah akses pada informasi penting tentang kebutuhan dan prioritas orang per orang, masyarakat serta usaha swasta. Pemerintah, yang mencakup masyarakat, akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut akan memperoleh dukungan yang lebih besar setelah diambil. Meski tidak ada hubungan langsung antara demokrasi dan setiap aspek good governance, jelas bahwa pertanggungjawaban, transparansi dan partisipasi diperkuat oleh demokrasi, dan ketiga faktor ini merupakan pendukung kualitas demokrasi.

Hubungan antara Aspek-aspek Good Governance
Aspek-aspek yang berbeda dalam good governance memiliki hubungan yang rumit satu sama lain. Dalam banyak hal, beberapa faktor dapat dilihat sebagai prekondisi bagi yang lain. Kemampuan teknis dan manajerial, sebagai contoh, merupakan prekondisi bagi kemampuan organisasi, dan kemampuan organisasi merupakan kondisi yang harus ada untuk menegakkan aturan hukum. Namun, ada pula efek lain yang tidak kalah penting, yang muncul dari arah sebaliknya, misalnya kemampuan organisasi memperkuat kemampuan teknis dan manajerial, pertanggungjawaban memperkuat aturan hukum.

walaupun Issu ini telah berkembang muali tahun 1999, namun hingga sekarang di Kabupaten Trenggalek kelihatannya masih tenang-tenang saja. perubahan belum terlihat secara signifikan. Mungkinkah Pemerintah Trenggalek mampu meraih kepercayaan masyarakat kebali melalui good governance?